Hak dan Kewajiban Warga Negara

"Kisah Seorang Anak Pemulung"

Assalam'mualaikum Wr. Wb.

cakrawalabersama.blogspot.com

Suatu hari ada seorang anak yang bernama Abdullah. Dia hidup di daerah kumuh, pinggiran kota metropolitan. Dia tinggal bersama ibu dan seorang adik yang masih kecil. Ayah Abdullah kecil sudah meninggal dunia, sejak dia umur tiga tahun. Ayahnya meninggal karena mengidap penyakit jantung. Ibu Abdullah kecil adalah seorang pemulung yang sakit-sakitan. Abdullah adalah seorang anak berumur tujuh tahun, yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia menuntut ilmu di Sekolah Dasar Negri, dekat dengan rumahnya.

Abdullah kecil menjalani aktivitas rutinya setiap pagi. Seperti biasa selepas ia pulang dari sekolah, abdullah langsung berganti pakaian dan membantu ibunya memulung sampah diperumahan sekitar. Abdullah tidak malu melakukannya, walaupun ia sering diejek oleh teman-teman sekolahnya. Setelah seharian bekerja, abdullah kecil tak lupa akan tugasnya menjadi seorang siswa, dan tak lupa ia menjaga adiknya yang masih balita.

Suatu hari ibunya mendadak sakit keras, Abdullah kecil membawa ibu nya yang sakit keras dan adiknya dengan grobaknya kerumah sakit. Sesampainya ia dirumah sakit Abdullah kecil ditolak karena ia tidak memiliki biaya untuk mengobati ibunya. Abdullah kecil bingung bagaimana ia  mengobati ibunya yang sedang sakit keras. Abdulah kecilpun mencari bantuan kepada orang-orang di sekitarnya sambil membawa gerobak yang berisi ibu dan adiknya. Tetepi semua orang hanya diam dan tak mau menolong. Abdullah kecil pun menangis dan terus meminta tolong kepada orang orang yang di temuinya. Sampai akhirnya ia melihat sebuah masjid, dan berhenti disana. Dia masuk dan berdoa. Ya Alloh Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang sembuhkan lah ibuku, dan mudahkanlah langkahku untuk meminta bantuan. Amin.."

Seusai ia berdoa, ia keluar dan ingin melanjutkan perjalananya. Tetapi ia mendengar suara adiknya menangis. Abdullah kecil berlari sekuat tenaga, menghampiri adiknya yang sedang menangis. "INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAJI’UN “ ternyata ibu Abdullah kecil sudah wafat. Setelah ibunya wafat Abdullah kecil menangis dan diapun berdoa, doa yang tak terucap dengan keluarnya kata, hanya dengan isyarat mata. " Alloh... Alloh huakbar wahai Tuhanku jadikanlah aku anak Indonesia yang terakhir, yang menjadi korban ketidak adilan pemerintah". 




Hak seorang warga negara di indonesia salah satunya adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seandainya pemerintah memberikan hak ini kepada warga negara. Insya Alloh tidak ada lagi warga miskin yang ditolak bila berobat di rumah sakit. Mudah-mudahan kisah ini dapat di ambil hikmahnya.




Wassalam'mualaikum Wr. Wb.






Inspirasi: Lirik lagu Surat Cinta dari Palestina

Sistem Pemerintahan Demokrasi

Sistem Pemerintahan Demokrasi

taneyoroshi.blogspot.com

          

Pada blog saya kali ini, saya akan mencoba menjelaskan apasih sistem pemerintahan? ; apa saja jenis-jenis dari sistem pemerintahan? ; apa saja jenis dari sistem pemerintahan demokrasi?; dan sistem pemerintahan apa yang dipakai di indonesia? 

1. Pengertian Sistem Pemerintahan.

          Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang di gunakan untuk mengatur suatu negara tertentu.  Adapun pengertian dari sistem pemerintan.

2. Jenis-Jenis dari Sistem Pemerintahan.

Ada enam jenis dari sistem pemerintahan, yaitu:

+ Presidensial

+Parlementer

+Komunis

+Demokrasi 

+Liberal

+Kapital

3. Sistem Pemerintahan Demokrasi.

Sistem pemerintahan demokrasi dibagi dalam dua jenis, yaitu:

+Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitutional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal keputusan-keputusan mayoritas (Dari proses perwakilan atau langsung) di berlakukan pada sebagiannbesar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar pemerintahan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

+Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana setiap keputusan serta pada pemikiran berpusat pada pemimpin negara.

4. Sistem pemerintahan yang Dianut oleh Negara Indonesia.

Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dipakai Di Indonesia. Demokrasi ini mengutamakan pendapat rakyat bedasarkan pancasila. pancasila lahir dari pengajuan sukarno dalam falsafah negara.Demokrasi merupakan alat ukur dari keabsahan negara. Demokrasi pancasila yang di anut Bangsa indonesia sejak 1967-1998 ini telah banyak memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan ideologi dan dasar negara yaitu pancasila.

5. Kesimpulan

 Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang di gunakan untuk mengatur suatu negara tertentu.  Adapun pengertian dari sistem pemerintan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi enam, yaitu:

+ Presidensial

+Parlementer

+Komunis

+Demokrasi 

+Liberal

+Kapital

Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. jadi demokrasi adalah pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat, ada dua jenis pemerintahan demokrasi, yaitu:

+Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitutional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal keputusan-keputusan mayoritas (Dari proses perwakilan atau langsung) di berlakukan pada sebagiannbesar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar pemerintahan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

+Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana setiap keputusan serta pada pemikiran berpusat pada pemimpin negara.

Yang dipakai dalam sistem pemerintahan diIndonesia adalah demokrasi pancasila, demokrasi ini dipakai sejak 1967-1998. Demokrasi ini dibuaty oleh Ir. Sukarno, demokrasi ini sudah banyak memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengeluarkan pendapat sesuai ideologi dan dasar negara.

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_liberal

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1959-1966)

http://www.anneahira.com/demokrasi-pancasila-adalah.htm

Undang-undang Dasar 1945 yang di Amandemen

Undang-undang Dasar 1945 yang di Amandemen

ahok.org

1. Pendahuluan.

Undang undang dasar 1945 merupakan Konstitusi Negara Indonesia. Yang di maksud kostitusi ialah peraturan yang mengatur negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kali ini saya akan membahas tentang amandemen UUD '45. Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau penghapusan catatan yang salah, dan tidak sesuai lagi. kata ini digunakan untuk merujuk kepada perubahan konstitusi sebuah negara (Amandemen Kostitusional).

2. Beberapa contoh UUd '45 yang di Amandemen.

Ada beberapa UU yang di amandemen yaitu:

A. BAB III. Kekuasaan Pemerintahan Negara.

• Pasal 5
• Pasal 7
• Pasal 9
• Pasal 13
• Pasal 14
• Pasal 15

Pasal 15Presiden memberi gelaran, tanda dyasa dan lain-lain tanda kehormatan.

Perubahan Pasal 15

Presiden memberi gelar tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

B. BAB V.  Kementrian Negara.

• Pasal 17

Pasal 17

1. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

Perubahan Pasal 17

2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

C. BAB VI. Pemerintahan Daerah.

• Pasal 18

Pasal 18
Pembagian Daerah Indonesia atas Daaerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa. 

Perubahan Pasal 18

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemrintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kebupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur damam undang-undang.

D. BAB VII. Dewan Perwakilan Rakyat.

• Pasal 19
• pasal 20
• Pasal 21
• Pasal 22 A
• Pasal 22 B

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata cara caranya diatur dalam undang-undang.


E. BAB IXA. Wilayah Negara.

• Pasal 25 A
• Pasal 26
• Pasal 27

Perubahan Pasal 27

3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

F. BAB XA. Hak Asasi Manusia.

• Pasal 28 A
• Pasal 28 B
• Pasal 28 C 
• Pasal 28 D
• Pasal 28 E
• Pasal 28 F
• Pasal 28 G
• Pasal 28 H
• Pasal 28 I
• Pasal 28 J

Pasal 28J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokaratis.

G. BAB XII. Pertahanan Negara.

• Pasal 30

Pasal 30

1. Tiap-tiiap warga Negara berhak dan wadjib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.
2. Sjarat-sjarat tentng pembelaan diatur dengan undang-undang.

Perubahan Pasal 30

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Repbulik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, segabai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

H. BAB XV. Bendera dan Bahasa. Di ganti menjadi

     BAB XV. Bendera, Bahasa, dan Lambang negara serta lagu kebangsaan.

• Pasal 36 A
• Pasal 36 B
• Pasal 36 C

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.


3. Penjelasan dan Opini.
Setelah saya amati bahwa di Indonesia Terjadi banyak amandemen pada setiap pasal dalam bab UU'45. Diantaranya yang paling mencolok adalah bab tentang HAM. Mungkin indonesia memangkurang memperhatikan Hak Asasi Manusia, contohnya mulai marak kejadian premanisme yang berkedok penagihan hutang, pembantaian masal di Mesuji, dll. Ini mengakibatkan krisis HAM di Indonesia menjadi parah, dan pemerintah harus bergerak cepat menangani kasus ini. Sehingga di buatlah UU tentang HAM. Dan yang kedua adalah UU tentang pemerintahan. Pemerintahan adalah salah satu unsur dalam negara, bila pemerintahan itu kacau maka bisa di pastikan negarapun akan kacau. Mungkin ini yang mengakibatkan Pemerintah Republik Indonesia Mengamandemen UU tentang pemerintahan, Dewan Perwakilan  Rakyat, Pemerintah Daerah, dll. Jadi intinya mengamandemen Undang-undang Dasar 1945 untuk memajukan Negara Indonesia ke arah yang lebih baik. 

Sumber :

1. http://www.yorozu.indosite.org/const/uud45_2k.html
2. http://kewarganegaraan1.blogspot.com/2009/01/hubungan-dasar-negara-dengan-konstitusi.html
3. http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101021224257AAkO9ox